Di Tengah Kritik Tajam Terhadap MBG, Muhammadiyah Tidak Perlu Anti Kritik

Oleh : Ilham Akbar, PCM Sapuran

Gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat. Sebagian kelompok masyarakat bahkan mengusulkan agar program tersebut dievaluasi total, bahkan dihentikan apabila terbukti tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Kritik yang muncul beragam, mulai dari persoalan efektivitas anggaran, kualitas makanan, tata kelola pelaksana, hingga pertanyaan mendasar: mengapa disebut "gratis" jika di dalam pelaksanaannya terdapat berbagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi?

Sebagai warga Muhammadiyah, muncul perasaan yang cukup mengganggu ketika organisasi yang selama ini dikenal sebagai gerakan dakwah, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat turut terlibat dalam pengelolaan MBG melalui berbagai amal usaha dan jejaring yang dimilikinya. Bukan karena Muhammadiyah tidak boleh terlibat dalam program negara, tetapi karena setiap keterlibatan membawa konsekuensi moral dan sosial yang tidak ringan.

Ketika publik mengkritik MBG, secara tidak langsung nama Muhammadiyah ikut muncul disebut sebagai bagian pengelola SPPG. Ketika muncul dugaan persoalan tata kelola, masyarakat juga akan menoleh kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di sinilah tantangan sesungguhnya bagi Muhammadiyah: bagaimana harus tetap menjaga kepercayaan publik sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar

Muhammadiyah Harus Tetap Menjadi Kekuatan Moral

Sejarah panjang Muhammadiyah menunjukkan bahwa organisasi ini lahir bukan untuk menjadi pelaksana kekuasaan, melainkan sebagai kekuatan moral yang mengawal kepentingan umat dan bangsa.

Sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, Muhammadiyah dikenal karena keberaniannya melakukan koreksi sosial, memperjuangkan pendidikan, kesehatan, serta membela kelompok masyarakat yang lemah. Modal terbesar Muhammadiyah bukanlah aset, rumah sakit, sekolah atau universitas yang dimiliki, melainkan kepercayaan masyarakat.

Karena itu, keterlibatan dalam MBG tidak boleh membuat Muhammadiyah kehilangan posisi kritisnya. Justru ketika muncul kritik terhadap program tersebut, Muhammadiyah seharusnya berada di garis depan untuk mendorong transparansi, evaluasi, audit dan perbaikan tata kelola.

Membela program secara membabi buta bukan karakter Muhammadiyah. Yang harus dibela adalah kepentingan rakyat, terutama hak anak-anak memperoleh makanan yang sehat, aman dan bergizi.

Jangan Sampai Muhammadiyah Dipersepsikan Sedang Mencari Keuntungan

Salah satu kritik yang berkembang di masyarakat saat ini dan menjadi sorotan adalah munculnya persepsi bahwa sebagian pengelola MBG lebih sibuk memperjuangkan keberlanjutan proyek dibanding memperjuangkan kualitas layanan bagi penerima manfaat.

Benar atau tidak persepsi tersebut, Muhammadiyah perlu menyadari bahwa persepsi publik sering kali lebih cepat berkembang dibanding klarifikasi resmi. Karena itu organisasi harus memastikan bahwa seluruh bentuk keterlibatan dalam MBG benar-benar dilandasi semangat pelayanan, bukan semangat memperoleh keuntungan finansial.

Muhammadiyah memiliki reputasi sebagai organisasi yang mengelola ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan layanan sosial. Reputasi tersebut dibangun selama lebih dari satu abad melalui pengorbanan dan keikhlasan para kadernya. Reputasi sebesar itu tidak boleh dipertaruhkan hanya karena terjebak dalam persepsi sebagai bagian dari proyek ekonomi negara.

Apabila terdapat keuntungan operasional yang diperoleh dari pengelolaan MBG, maka keuntungan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan dikembalikan untuk kepentingan pelayanan umat.

Kritik terhadap MBG Bukan Berarti Anti Gizi Anak

Salah satu kekeliruan yang sering muncul dalam perdebatan publik adalah menganggap kritik terhadap MBG sebagai bentuk penolakan terhadap upaya peningkatan gizi anak. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda.

Masyarakat dapat mendukung tujuan program meningkatkan gizi anak sekaligus mengkritik mekanisme pelaksanaannya. Masyarakat dapat mendukung hak anak memperoleh makanan bergizi sambil tetap mempertanyakan efektivitas penggunaan ratusan triliun rupiah anggaran negara.

Dalam konteks ini, Muhammadiyah perlu menunjukkan kedewasaan sebagai organisasi besar. Kritik harus diterima sebagai bentuk partisipasi publik, bukan dianggap sebagai serangan politik atau ancaman terhadap program.

Menjaga Jarak yang Sehat dengan Kekuasaan

Salah satu kekuatan Muhammadiyah selama ini adalah kemampuannya menjaga hubungan baik dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi. Prinsip ini harus tetap dipertahankan dalam polemik MBG.

Muhammadiyah dapat membantu pemerintah menyukseskan program yang baik, tetapi pada saat yang sama harus berani mengingatkan ketika terdapat kelemahan. Muhammadiyah dapat menjadi mitra negara, tetapi tidak boleh kehilangan fungsi kontrol sosialnya.

Karena itu, apabila evaluasi dan audit MBG dilakukan, Muhammadiyah seharusnya menjadi pihak yang paling mendukung. Sebab audit bukan ancaman bagi organisasi yang bekerja secara profesional dan amanah.

Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan sekadar keberlanjutan MBG, melainkan kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang selama lebih dari satu abad dikenal berdiri bersama kepentingan rakyat. Jika suatu saat terjadi pertentangan antara kepentingan program dan kepentingan masyarakat, maka Muhammadiyah harus tetap berada di pihak masyarakat. Di situlah jati diri dan kekuatan moral Muhammadiyah sesungguhnya.