Oleh : Rudyspramz, MPI

Lebaran sering dimaknai sebagai momentum kebahagiaan, kemenangan spiritual, sekaligus kelonggaran ekonomi. Pada saat inilah perputaran uang meningkat tajam. Banyak orang rela atau bahkan “terpaksa” oleh budaya mengeluarkan uang lebih banyak dari biasanya. Fenomena ini tampak sederhana, namun menyimpan persoalan ekonomi yang menarik untuk direnungkan.

Pagi ini, misalnya, harga nasi cokot di sebuah tempat naik hampir 50 persen. Ketika ditanya, penjual menjawab singkat, “Besok kembali semula.” Jawaban itu seolah menegaskan bahwa kenaikan harga adalah sesuatu yang wajar, mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Saat permintaan tinggi, harga naik. Ketika normal, harga pun turun kembali.

Bagi sebagian orang, ini adalah logika pasar yang lazim. Namun di balik kewajaran itu, tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah relasi ekonomi hanya sekadar hubungan material untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya?

Logika Kapitalisme dan Relasi Material

Dalam sistem kapitalisme, relasi jual beli cenderung dipahami sebagai hubungan kepentingan. Prinsip dasarnya sederhana: mencari untung setinggi mungkin. Dalam konteks ini, kebutuhan orang lain bisa menjadi peluang untuk meraih keuntungan, bahkan berpotensi mengarah pada eksploitasi.

Relasi dagang tidak lagi dipandang sebagai ruang membangun silaturahmi, empati, dan persaudaraan, tetapi lebih sebagai transaksi antar kepentingan. Manusia dalam relasi ini dapat tereduksi menjadi “alat” dalam pertukaran ekonomi. Di sinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai dialektika materi hubungan antar manusia yang didominasi oleh kepentingan benda dan keuntungan.

Namun kapitalisme juga menyediakan mekanisme koreksi. Pembeli memiliki daya tawar (bargaining power). Mereka bisa mengurangi konsumsi atau mencari alternatif, sehingga harga akan kembali menyesuaikan. Dengan kata lain, ada dinamika tarik-menarik antara penjual dan pembeli.

Potensi Ketidakadilan dalam Praktik Ekonomi

Meski demikian, dalam praktik sehari-hari, tidak semua relasi ekonomi berjalan adil. Ketidaktahuan konsumen sering dimanfaatkan. Dalam jasa servis kendaraan, misalnya, aspek teknis yang tidak dipahami pelanggan bisa menjadi celah manipulasi harga.

Begitu pula dalam perdagangan barang seperti mebel, transparansi harga seringkali tidak dijaga. Informasi disembunyikan agar posisi tawar pembeli tetap lemah. Dalam kondisi seperti ini, hati nurani (irfani) menjadi penting sebagai penyeimbang, meskipun seringkali kalah oleh dorongan keuntungan.

Fenomena ini semakin kompleks dalam era digital. Transaksi bisa terjadi tanpa akad yang jelas, tanpa identitas yang pasti, dan didorong oleh janji keuntungan berlipat ganda. Praktik seperti ini kadang menyerupai spekulasi bahkan perjudian, di mana ujungnya yang kuat akan menang, dan yang lemah akan tersingkir. Ketika kekuasaan ekonomi terpusat, tindakan seperti pemblokiran sepihak pun bisa terjadi sebuah bentuk kezaliman ekonomi yang perlahan dinormalisasi.

Perspektif Syariat Islam dalam Jual Beli

Berbeda dengan logika kapitalisme murni, syariat Islam menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi. Jual beli tidak sekadar transaksi materi, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral.

Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam antara lain:

Kejujuran (shidq): tidak boleh ada penipuan atau manipulasi informasi.

Keadilan (‘adl): tidak mengambil keuntungan secara berlebihan yang merugikan pihak lain.

Kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin): transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas.

Larangan gharar dan riba: tidak boleh ada ketidakjelasan maupun eksploitasi melalui bunga.

Dalam perspektif ini, relasi ekonomi tetap membuka ruang keuntungan, tetapi dibatasi oleh nilai kemanusiaan dan keadilan. Keuntungan tidak boleh berlebihan menghilangkan empati, dan transaksi tidak boleh memutus silaturahmi.

Kapitalisme Global dan Ketimpangan Struktural

Dalam skala global, kapitalisme tidak hanya bekerja pada level individu, tetapi juga antar negara. Lembaga-lembaga seperti International Monetary Fund (IMF) sering dipandang sebagai instrumen ekonomi global yang membawa agenda liberalisasi.

Pengalaman Indonesia pada krisis moneter yang berujung krisis politik 1998 menjadi contoh penting. Ketika pemerintahan Soeharto meminta bantuan IMF, berbagai kesepakatan harus ditandatangani. Dari sinilah muncul kebijakan privatisasi dan liberalisasi yang dampaknya masih terasa hingga kini. Penjajahan tidak lagi hadir dalam bentuk militer, tetapi melalui kesepakatan ekonomi.

Sosialisme sebagai Antitesis dan Jalan Tengah

Dalam konteks kritik terhadap kapitalisme, sosialisme muncul sebagai antitesis yang menekankan keadilan distribusi dan peran negara. Para pendiri bangsa Indonesia pun banyak dipengaruhi gagasan sosialisme, baik dalam corak nasionalis maupun Islam.

Namun dalam praktik global, sosialisme murni banyak mengalami kegagalan. Sementara itu, sistem kapitalisme yang dikombinasikan dengan regulasi negara justru lebih bertahan. Model inilah yang kemudian menjadi jalan tengah meski tetap menyisakan persoalan ketimpangan dan keadilan.

Penutup : Mengembalikan Kemanusiaan dalam Ekonomi

Fenomena sederhana seperti kenaikan harga saat Lebaran sesungguhnya membuka refleksi yang lebih luas tentang sistem ekonomi yang kita jalani. Apakah ekonomi hanya soal untung dan rugi, atau juga tentang nilai, etika, dan kemanusiaan?

Di sinilah pentingnya menghadirkan kembali perspektif moral baik melalui agama, budaya, maupun kesadaran sosial agar relasi ekonomi tidak kehilangan ruh kemanusiaannya. Sebab pada akhirnya, pasar bukan hanya tempat bertukar barang, tetapi juga ruang bertemunya nilai-nilai kehidupan.

Wallahu a'lam