Negeri Menjaga Industri, Guru Muhammadiyah Masih Bertahan dengan Pengabdian

Oleh : Dr.Ilham Akbar,M.Si
(Majelis Dikdasmen & PNF PDM Wonosobo)

Negara patut diapresiasi karena terus memperkuat perlindungan terhadap sektor ketenagakerjaan melalui regulasi upah minimum, jaminan sosial hingga perlindungan hukum bagi pekerja industri. Setiap tahun pemerintah mengawal kenaikan UMR sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesejahteraan buruh agar mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.

Namun di tengah berbagai kebijakan tersebut, dunia pendidikan masih menyimpan ironi yang belum benar-benar terselesaikan. Di banyak sekolah swasta, termasuk sebagian sekolah di lingkungan Muhammadiyah masih terdapat guru yang menerima gaji di bawah rata-rata Upah Minimum Regional (UMR). Padahal mereka menjalankan tugas yang tidak ringan: mendidik, membina karakter, sekaligus menjaga masa depan generasi bangsa.

Sebagian guru bahkan tetap bertahan dengan penghasilan yang jauh dari kata layak. Ada yang menerima honor ratusan ribu hingga di bawah standar kebutuhan hidup bulanan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang arah keberpihakan bangsa terhadap profesi pendidik. Di saat sektor industri mendapatkan perhatian serius melalui sistem pengupahan yang relatif jelas, para guru justru masih harus bertahan dengan semangat pengabdian dan keikhlasan.

Guru Muhammadiyah dan Tradisi Pengabdian yang Tidak Mudah

Sebagai organisasi pendidikan besar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki sejarah panjang dalam membangun pendidikan nasional. Ribuan sekolah Muhammadiyah berdiri bahkan hingga pelosok daerah menjadi tempat masyarakat memperoleh akses pendidikan yang terjangkau dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua lembaga pendidikan Muhammadiyah memiliki kemampuan finansial yang kuat. Banyak sekolah berada di wilayah dengan keterbatasan jumlah siswa, minim dukungan ekonomi masyarakat serta menghadapi biaya operasional yang terus meningkat. Dampaknya, kesejahteraan guru sering kali menjadi persoalan yang sulit dihindari.

Ironisnya, para guru tetap dituntut profesional. Mereka harus menyusun administrasi pembelajaran, mengikuti pelatihan, meningkatkan kompetensi, mendampingi siswa bahkan aktif dalam berbagai kegiatan sekolah dan organisasi. Tanggung jawab mereka besar, tetapi penghargaan finansial yang diterima belum selalu sebanding.

Banyak guru Muhammadiyah akhirnya menjalani pekerjaan tambahan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ada yang berdagang kecil-kecilan, bertani menjadi pengemudi ojek daring, hingga bekerja sambilan setelah pulang mengajar. Namun di tengah keterbatasan itu, mereka tetap datang ke sekolah setiap pagi dengan semangat mendidik anak-anak bangsa.

Pendidikan Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Keikhlasan

Dalam banyak kesempatan, guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi dalam praktiknya, penghormatan terhadap guru tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan dan pidato seremonial. Pendidikan berkualitas membutuhkan guru yang sejahtera, tenang secara ekonomi dan memiliki ruang hidup yang layak.

Keikhlasan memang menjadi bagian penting dari pengabdian seorang pendidik terlebih dalam tradisi Muhammadiyah yang menanamkan nilai dakwah dan amal usaha. Akan tetapi, keikhlasan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan guru hidup dalam ketidakpastian ekonomi berkepanjangan.

Bangsa besar dibangun oleh pendidikan yang kuat. Dan pendidikan yang kuat tidak mungkin lahir apabila para gurunya terus hidup di bawah tekanan kebutuhan dasar. Ketika guru harus memikirkan biaya makan, cicilan, kebutuhan anak hingga biaya transportasi setiap hari dengan penghasilan minim maka energi terbaik mereka untuk mendidik perlahan ikut terkuras.

Muhammadiyah dan Tanggung Jawab Peradaban

Sebagai gerakan Islam modern yang dikenal berkemajuan, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru di lingkungan amal usahanya. Sebab guru bukan sekadar tenaga kerja pendidikan tetapi bagian penting dari gerakan dakwah dan pembangunan peradaban.

Persoalan ini tentu tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah atau persyarikatan semata. Negara juga memiliki tanggung jawab besar untuk hadir membantu sekolah-sekolah swasta yang selama ini ikut menopang pendidikan nasional. Dukungan subsidi, insentif, regulasi perlindungan guru swasta hingga kebijakan afirmatif menjadi kebutuhan mendesak agar ketimpangan kesejahteraan tidak semakin melebar.

Jika pemerintah serius ingin membangun Indonesia Emas 2045, maka perhatian terhadap guru harus menjadi prioritas utama bukan hanya fokus pada pembangunan fisik, program populis atau proyek jangka pendek. Sebab kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh kualitas hidup para pendidiknya hari ini.

Dan ketika guru Muhammadiyah maupun guru swasta lainnya masih harus bertahan dengan gaji di bawah UMR, sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya sistem pendidikan nasional tetapi juga nurani bangsa dalam menghargai orang-orang yang setiap hari membangun masa depan Indonesia dari ruang-ruang kelas sederhana.