Oleh : Ilham Akbar
Keterlibatan organisasi besar seperti Muhammadiyah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Di satu sisi, publik melihat Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki rekam jejak panjang dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, hingga penguatan ekonomi umat. Namun di sisi lain, muncul pula kegelisahan dan kekhawatiran bahwa keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam program strategis negara berpotensi menyeret organisasi tersebut ke dalam ruang polarisasi politik yang sensitif.
Kekhawatiran ini sesungguhnya wajar dalam iklim demokrasi. Masyarakat tentu berharap organisasi keagamaan tetap berdiri di atas semua golongan, menjaga independensi moral dan tidak terseret dalam kepentingan politik jangka pendek. Sebab selama ini Muhammadiyah dikenal luas sebagai kekuatan sosial yang relatif konsisten menjaga jarak dari politik praktis sekaligus fokus pada dakwah, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Program MBG sendiri sejak awal dirancang sebagai agenda besar negara untuk memperkuat kualitas gizi generasi muda dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Karena cakupannya sangat luas dan menyentuh jutaan masyarakat maka program ini membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah publik menaruh harapan sekaligus perhatian besar terhadap pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengelolaannya.
Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat dalam program nasional tidak harus identik dengan kepentingan politik. Justru sebaliknya, kehadiran Muhammadiyah dapat menjadi contoh bagaimana pengelolaan program sosial dilakukan secara modern, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan pengalaman panjang mengelola ribuan sekolah, kampus, rumah sakit dan lembaga sosial, Muhammadiyah dinilai memiliki kapasitas untuk menghadirkan sistem pengawasan dan tata kelola yang baik.
Yang paling penting adalah menjaga transparansi. Publik tentu ingin melihat bahwa pelaksanaan program dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, bebas konflik kepentingan dan tidak dijadikan alat pencitraan politik siapa pun. Jika Muhammadiyah mampu menjaga prinsip-prinsip tersebut, maka kehadirannya justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat kecil. Jangan sampai program sebesar ini hanya berhenti pada seremoni atau menjadi ruang perebutan pengaruh antar kelompok. Keberhasilan sejati MBG bukan terletak pada besarnya anggaran atau ramainya pemberitaan, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Di tengah situasi sosial dan politik yang mudah memunculkan kecurigaan publik, sikap kehati-hatian menjadi sangat penting. Muhammadiyah perlu menjaga marwah organisasi sebagai kekuatan moral bangsa, bukan bagian dari arus polarisasi yang dapat memecah kepercayaan umat. Keteladanan dalam tata kelola, profesionalisme dan keberpihakan pada kepentingan rakyat akan menjadi jawaban paling efektif atas berbagai kegelisahan yang muncul hari ini.
Pada akhirnya, publik berharap keterlibatan Muhammadiyah dalam program MBG dapat menjadi contoh positif bahwa organisasi masyarakat mampu hadir membantu negara tanpa kehilangan independensi dan integritasnya. Jika hal itu berhasil diwujudkan, maka Muhammadiyah tidak hanya membantu menyukseskan program sosial nasional tetapi juga memperlihatkan bahwa kepercayaan publik adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!